Oktober 29, 2020

Hoyin Rizmu

Widyaiswara

SILPA Tutupi Defisit Pemkot Palembang

SILPA Tutupi Defisit Pemkot Palembang
https://kabarrafflesia.com
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin
Rizmu, mengomentari pemaparan APBD 2018 Pemkot Palembang yang disampaikan pada Raperda
Pertanggungjawaban Walikota Palembang terhadap APBDi 2018 Senin (1/7). Menurut Hoyin, struktur
APBD sekarang tidak hanya megenai pendapatan dan belanja daerah, melainkan ada juga pembiayaan
daerah.
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Hoyin mengatakan, Pemkot Palembang
menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SILPA)ii. Dulu, kata Hoyin, saat APBD dinamis antara
pendapatan dan belanja, SILPA masuk ke dalam pendapatan sehingga tidak mengalami defisit.
Namun, sejak struktur APBD baru, maka SILPA masuk di biaya pembiayaan. Sehingga
seolah-olah APBD itu mengalami defisit. Padahal tidak karena ada pembiayaan yang menutupi.
“Defisit itu jika belanja lebih besar dari pendapatan jika terjadi defisit maka yang menutupinya dari
sumber pembiayaan. Pembiayaan ini dari dana SILPA yang kita punya,” kata Hoyin, Selasa (2/7) saat
dihubungi.
Walikota Palembang Harnojoyo menyampaikan Rancangan Perda Pertanggungjawaban
APBD 2018, Senin (1/7) pada Sidang Paripurna di DPRD Kota Palembang Jalan Gubernur Bastari
Jakabaring Palembang. Dalam Raperda yang disampaikan Harnojoyo Pemerintah Kota Palembang
mengalami defisit pada APBD 2018 sebesar Rp2.361.792.281,48. Diketahui dalam Raperda tersebut
jumlah pendapatan daerah diketahui Rp3.485.882.634.349,88. Sedangkan jumlah belanja baik
langsung maupun tidak langsung Rp3.488.244.426.631,36.
Sumber berita:

  1. Harian Sriwijaya Post, SILPA Tutupi Defisit Pemkot Palembang, Rabu, 3 Juli 2019;
  2. Harian Sriwijaya Post, Pemkot Defisit Rp2,3 Miliar Harno Walk-Out, Selasa, 2 Juli 2019.
    Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
    Catatan:
    Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Dua
    mengatur tentang struktur APBD. Dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa
    “APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.
    Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
    tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam
    1 (satu) tahun anggaran.
    Pendapatan daerah terdiri atas:
  3. Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  4. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
    a. transfer Pemerintah Pusat:
    1) dana perimbangan:
    (a) Dana Transfer Umum:
    (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
    (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
    (b) Dana Transfer Khusus:
    (1) DAK Fisik; dan
    (2) DAK Non Fisik.
    2) dana insentif daerah;
    3) dana otonomi khusus;
    4) dana keistimewaan; dan
    5) dana desa.
    b. transfer antar-daerah:
    1) pendapatan bagi hasil; dan
    2) bantuan keuangan
  5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
    a. hibah;
    b. dana darurat; dan/atau
    c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu
    diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1
    (satu) tahun anggaran.
    Subbagian Hukum – Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
    Belanja Daerah terdiri atas:
  6. Belanja Operasi;
  7. Belanja Modal;
  8. Belanja Tidak Terduga; dan
  9. Belanja Transfer
    Pembiayaan daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
    yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran
    berikutnya.
    Pembiayaan terdiri dari:
  10. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
    a. SiLPA;
    b. pencairan Dana Cadangan;
    c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. penerimaan Pinjaman Daerah;
    e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
    f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:
    a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
    b. penyertaan modal daerah;
    c. pembentukan Dana Cadangan;
    d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
    e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    Suplus atau defisit APBD diakibatkan adanya selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
    anggaran Belanja Daerah sebagaimana diungkapkan pada Pasal 83 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019.
    Ketentuan selanjutnya terkait dengan surplus dan defisit anggaran diatur dalam padal 83 ayat (2) dan
    (3) sebagai berikut:
  12. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan
    Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah
    yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.

You may have missed